HENTIKAN IMUNISASI

Stop Kill Indonesian's Kids with Vaccine

GUNUNG KAPUR MELEDAK

Prediksi 7 s.d 10 Juli 2016

13 Permintaan Anak

Permintaan Yang Tak Pernah Diucapkan

Ice Cube

Convert Into Muslim

Kamis, 18 Desember 2014

MARZOEKI MAHDI Vs RSUD CIBINONG



Ruang Seruni no 110 jadi kenangan yang kurang menyenangkan di RSUD Cibinong, betapa tidak karena disana saya dirawat karena Hepatitis A, Kelas rawat kelas 2 tetap saja tidak menyenangkan buat orang sakit seperti saya waktu itu, ruang itu diisi 3 orang pasien yang semuanya laki laki dan masih relatif muda. Perawatan di rumah sakit ini relatif bagus karena pernah waktu itu infus habis jam 2.30 WIB pagi dan ada suster standby dan setiap keluhan pasien selalu diperhatikan.

Sayangnya di RSUD Cibinong laboratoriumnya belum bisa untuk cek darah untuk Hepatitis A, maka untuk mengetahuinya mesti didatangkan dari luar, waktu itu didatangkan dari Medika Lestari yang beralamat di Nirwana Estate Blok A 10 Cibinong

pertama kali masuk ke rumah sakit saya masuk sebagai pasien umum, karena BPJS yang harusnya daftar onlinenya mudah menjadi sangat sulit begitu sudah akan konfirmasi pendaftaran untuk mendapatkan account virtual number supaya bisa dibayarkan ke Bank, selalu seperti itu setiap hari lebih dari 10 hari, mungkin ada trouble di servernya atau mungkin jam-jam sibuk, tapi kalaupun jam sibuk mengapa jam 11 malampun tetap tidak bisa. Menjelang hari ke 3 di Rumah Sakit akhirnya dapat juga e-id BPJS setelah adik ipar punya inisiatif untuk daftar ulang lagi di warnet depan RSUD Cibinong itupun daftarnya setelah sahur, akhirnya pagi itu e-id BPJS bisa digunakan, alhamdulillah

AD/ART IKATAN ALUMNI SMA NEGERI 1 PARUNG


ANGGGARAN DASAR


BAB I

Pasal 1

Nama dan waktu
  1.  Organisasi ini diberi nama Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Parung
  2. Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Parung berdiri tanggal 24 Juni 2012


BAB II

Pasal 2

Dasar, asas dan tujuan

  1. Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Parung berdasarkan pancasila dan UUD ‘45
  2. Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Parung berasaskan pada kebersamaan dan kekeluargaan
  3. Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Parung bertujuan :
  • Mewadahi aspirasi dan kebutuhan alumni SMA Negeri 1 Parun
  • Menyatukan dan mempererat hubungan  Alumni SMA Negeri 1 Parung semua angkatan
  • Memberikan kontribusi positif kepada SMA Negeri 1 Parung


Pasal 3

Kegiatan 
Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Parung melaksanakan kegiatan dalam lingkup almamater kabupaten Bogor, Propinsi Jawabarat dan Indonesia
  1. Membina kerjasama dengan kelompok profesi dan organisasi lain sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART
  2. Mengadakan kegiatan/usaha-usaha lain yang dianggap perlu untuk mengembangkan organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3.  Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Parung adalah organisasi yang independen
  4. Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Parung tidak melakukan kegiatan politik praktis 

BAB III

Pasal 4

Keanggotaan


       Anggota Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Parung adalah semua Alumni SMA Negeri 1 Parung


Pasal 5

Ketua umum
  1. Ketua umum Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Parung diilih berdasarkan rapat anggota
  2. Masa jabatan ketua umum Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Parung adalah tiga (3) tahun dan dapat dipilh kembali sebanyak-banyaknya tiga kali.
  3. Ketua umum Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Parung bertanggung jawab kepada rapat anggota Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Parung pada akhir masa jabatannya atau sewaktu-waktu bila diinginkan oleh rapat anggota.

Pasal 6

Rapat Anggota
  1. Rapat anggota adalah kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan.
  2. Rapat anggota terdiri dari rapat tahunan dan rapat luar biasa.

Pasal 7

Kepengurusan
  1. Pengurus Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Parung dipilh oleh ketua umum Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Parung
  2. Pengurus Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Parung sekurang – kurangnya terdiri dari ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum dan departemen-departemen.
  3. Pengurus Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Parung bertanggung jawab kepada ketua umum Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Parung.
  4. Masa jabatan pengurus Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Parung adalah tiga tahun dan setelahnya dapat dipilh kembali.

Pasal 8

Rapat Pengurus

Rapat pengurus diadakan menurut kebutuhan Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Parung dan wajib dihadiri oleh selurus pengurus

BAB IV

Lambang

Pasal 9
Lambang Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Parung adalah


BAB V

Semboyan
  Semboyan  Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Parung adalah "solidarity forever"

BAB VI

Keuangan

Pasal 11
Keuangan Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Parung berasal dari
  1. Iuran anggota
  2. Usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan hukum
  3. Sumber-sumber lain yang tak mengikat

Pasal 12

Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga

Perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dilakukan melalui rapat anggota, dihadiri sekurang-kurangnya ¾ aanggota pengurus yang hadir


BAB VIII

Pembubaran

Pasal 13

           Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Parung tidak dapat dibubarkan

BAB IX

Anggaran Rumah Tangga

Pasal 14
  1. Sesuatu yang belum diatur dalam anggaran dasar ini akan di atur dalam anggaran rumah tangga
  2. Anggaran rumah tangga Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Parung ditetapkan oleh rapat pengurus

BAB X
Anggaran dasar ini disusun dan disyahkan oleh rapat pengurus Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Parung




ANGGARAN TUMAH TANGGA

BAB I

Pasal 1

Dasar
Anggaran rumah tangga ini disusun berdasarkan pasal 14 anggaran dasar

Pasal 2

Wewenang dan tanggung jawab
Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Parung berwenang dan bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakannya.

BAB II

Keanggotaan



Pasal 3

Pengesahan keanggotaaan
Semua lulusan SMA Negeri 1 Parung otomatis menjadi anggota Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Parung


Pasal 4

Kehilangan keanggotaan
Keanggotaan Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Parung hilang apabila yang bersangkutan meninggal dunia


Pasal 5
Hak

Semua anggota Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Parung mempunyai hak sebagai berikut:
  1. Hak mengeluarkan pendapat
  2. Hak memilih dan dipilih
  3. Hak mendapat perlakuan yang sama
  4. Hak mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Parung

Pasal 6

Kewajiban
Semua anggota Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Parung mempunyai kewajiban sebagai berikut:
  1. Menjunjung tinggi dan mentaati peraturan yang ada dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Parung dan peraturan yang berlaku di Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Parung
  2. Menjaga nama baik organisasi dan almamater
  3. Membayar iuran yang telah ditetapkan oleh peraturan-peraturan
  4. Menjaga hubungan baik antar anggota Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Parung


BAB III

Organisasi

Pasal 7

Kelengkapan organisasi

  1. Badan pengurus Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Parung minimal terdiri dari ketua umum, sekretaris umum dan bendahara umum.
  2. Perangkat pengurus yang lain ditentukan oleh ketua terpilih
  3. Badan pengurus harus memiliki program kerja yang terencana


Pasal 8

Hak, wewenang dan kewajiban pengurus

  1. Dalam menjalankan hak dan wewenang pengurus mempunyai kewajiban dan tugas untuk :
  • Menyelenggarakan musyawarah dan rapat
  • Menetapkan program kerja
  • Mengkoodinasikan dan  mengendalikan pelaksanaan kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan atas nama Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Parung
  • Membina hubungan baik dengan dan badan atau organisasi klai
2.        Pengurus Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Parung menjalankan hak, wewenang dan kewajiban berdasarkan ketentuan – ketentuan anggaran dasar/ anggaran rumah tangga, membuat dan menetapkan peraturan yang belum diatur dalam anggaran rumah tangga
3.        Dalam menjalankan tugas dan kegiatan kepengurusan, pengurus berhak menggunakan nama Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Parung

Pasal 9
Rapat anggota

  1. Rapat anggota mempunyai kekuasaan tertinggi dalam penyelesaian segala permasalahan yang ada dalam Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Parung
  2. Rapat anggota dinyatakan syah apabila dihadiri oleh 50% perwakilan masing-masing alumni tiap angkatan.
  3. Apabila jumlah anggota tidak mencapai forum maka rapat ditunda selama 1 x 2 jam, setelah 1 x 2 jam ternyata jumlah anggota belum mencapai forum maka jumlah anggota yang hadir dianggap memenuhi forum
  4. Keputusan rapat anggota diambil secara musyawarah, jika tidak tercapai mufakat, diambil suara terbanyak dengan ketentuan 2/3 dari jumlah anggota yang hadir
  5. Segala keputusan rapat anggota harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh anggota.

Pasal 10
Ketua umum
  1. Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Parung dipimpin oleh seorang ketua umum
  2. Ketua umum Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Parung dipilih dan diangkat melalui rapat anggota
  3. Kriteria ketua umum :
  • Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa
  • Alumni SMA Negeri 1 Parung
  • Berdomisili di Negara Kesatuan Republik Indonesia
  • Syarat-syarat lain diatur dalam rapat anggota.

Pasal 11
Sekretariat Pusat Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Parung berada di .........................................................

BAB IV
Keuangan
Pasal 12
Iuran Anggota
  1. Jumlah atau besarnya iuran anggota ditentukan berdasarkan rapat pengurus dan dikelola oleh pengurus
  2. Pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 13
Dana kegiatan

  1. Dana kegiatan Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Parung adalah dana yang berasal dari iuran anggota dan atau sponsor perusahaan atau secara pribadi dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan.
  2. Semua dana yang masuk harus sepengetahuan pengurus Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Parung

Pasal 14
Sumber dana lain
  • Dana hasil kegiatan
Dana hasil kegiatan adalah dana yang diperoleh dari kegiatan Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Parung yang lain.


  • Dana hasil kerjasama
Dana hasil kerjasama adalah dana yang diperoleh dari hasil kerjasama dengan pihak luar yang saling menguntungkan.


  • Dana insidentil
  1. Dana insidentil adalah dana yang didapat dari berbagai macamsumber di Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Parung 
  2.  Dana insidentil tidak mengikat Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Parung

Pasal 15
Pertanggungjawaban keuangan
  1. Badan pengurus wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kepada rapat anggota di akhir kepengurusan.
  2. Badan pengurus wajib mempertanggung jawabkan pengeloaan keuangan organisasi sewaktu-waktu diminta oleh rapat anggota.

BAB V
Perubahan anggaran rumah tangga
Pasal 16
Perubahan anggaran rumah tangga Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Parung dapat dilakukan apabila disetujui oleh 2/3 jumlah anggota yang hadir dalam rapat anggota.

BAB VI
Peraturan
Pasal 17
  1. Segala sesuatu yang tidak atau belum diatur dalam anggaran rumah tangga tangga ini diatur dalam peraturan Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Parung
  2. Semua ketentuan yang ditetapkan terdahulu dan bertentangan dengan anggaran rumah tangga ini dinyatakan tak berlaku lagi.

BAB VII
Penutup
Pasal 18
Anggaran rumah tangga ini telah disyahkan rapat anggota Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Parung dan berlaku mulai ditetapkan.



Ditetapkan di Parung, 01 April 2013


Ketua Umum
Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Parung



Billy Yardo

Minggu, 09 Maret 2014

PIDANA UNTUK KORUPTOR

Berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut.


Terhadap Orang yang melakukan Tindak Pidana Korupsi

Pidana Mati
Dapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

Sabtu, 08 Maret 2014

ADA KORUPSI LAPORKAN!




Apabila anda sudah mengetahui dan mengerti tentang korupsi, kemana dan bagaimana anda melapor apabila ada koruptor disekitar anda? kalo belum tahu baca disini
Untuk lebih mengefektifkan dan mengefisienkan pengaduan laporan anda, yang perlu diperhatikan ketika melaporkan sebuah kasus korupsi adalah:
  1. Uraikan kejadiannya. Uraikan sedetail mungkin kejadian yang anda curigai sebagai perbuatan korupsi, sebaiknya uraian tersebut dibatasi pada hal – hal yang bersifat fakta dan kejadian nyata, hindari hal – hal yang berdasarkan perasaan kebencian, permusuhan atau fitnah, usahakan keseluruhan uraian dapat menggambarkan SIABIDIBA (Siapa, apa, bilamana, dimana, bagaimana) dari kejadian yang dilaporkan.
  2. Pilih pasal – pasal yang sesuai, kira-kira pasal – pasal mana yang sesuai dengan kejadian tersebut (bisa lebih dari satu pasal)
  3. Penuhi unsur – unsur tindak pidana,  lihat unsur – unsur tindak pidana di dalam pasal yang sesuai, kemudian pastikan bahwa informasi dalam uraian  yang anda buat dapatmemenuhi unsur – unsur dalam pasal tersebut, semaksimal mungkin dapatkan informasi mengenai unsur yang ada, apabila ada unsur yang tidakdapat anda lengkapi uraiannya, maka jelaskan bahwa unsur tersebut belum dapat dilengkapi
  4. Sertakan bukti awal bila ada, apabila ada copy dokumen atau barang lain yang memperkuat uraian kejadian di atas agar disertakan dalam pengaduan /laporan ke KPK
  5. Sertakan identitas anda, bila tidak keberatan. Akan sangat baik apabila anda menyertakan identitas dan alamat atau nomor telepon anda, sehingga buila KPK masih memerlukan keterangan tambahan maka anada mudah dihubungi oleh KPK
  6. Kirimkan ke KPK, apabila urutan 1 s.d. 5 telah anda lakukan maka laporan /  pengaduan anda siap disampaikan ke KPK.
Fokuskan pengaduan / laporan anda pada korupsi kelas kakap (big fish) bukan yang kelas teri. 


Pengertian kelas kakap adalah
  • Melibatkan level tinggi atau yang memiliki pengaruh besar
  • Terkait dengan aspek yang strategis / menyangkut hajat hidup orang banyak, atau
  • Menyangkut nilai uang besar


PENGADUAN DAPAT DISAMPAIKAN MELALUI
Surat : Kotak Pos 575, Jakarta 10120
Email : pengaduan@kpk.go.id
Telp   : (021) 2350 8389
fax     : (021)3522623
SMS : 0811 959 575 (0811 959 KPK), 0855 8 575 (0855 8 KPK)


lalu bagaimana dengan penjahat kerah putih yang suka menyelewengkan dana BOS di sekolah-sekolah ya....

KORUPSI



Korupsi itu apa?

Menurut perspektif hukum korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU No.31 tahun 1999 jo.UU No.20 tahun 2001, berdasarkan pasal – pasal tersebut, korupsi dirumuskan dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal- pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi.

Ketiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokan sebagai berikut:
  1. Kerugian uang negara
  2. Suap – menyuap
  3. Penggelapan dalam jabatan
  4. Pemerasan
  5. Perbuatan curang
  6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
  7. Gratifikasi
Selain bentuk/jenis yang sudah dijelaskan diatas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang dalam UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah:
  1. Merintangi proses pemeriksaan korupsi
  2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar
  3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
  4. Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu
  5. Orang yang memegang rahasia jabatan dengan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu
  6. Saksi yang membuka identitas pelapor

APA SIH GRATIFIKASI??

Pengertian Gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001


Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
Pengecualian:
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 12 C ayat (1) :
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


Peraturan yang Mengatur Gratifikasi
Pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi
Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,

Pasal 12C ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK


Penjelasan Aturan Hukum
Pasal 12 UU No. 20/2001:
  • Didenda dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar: 
  • Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
  • Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima bayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
Sanksi
Pasal 12B ayat (2) UU no. 31/1999 jo UU No. 20/2001
Pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.


WAJIB LAPOR
Penyelenggara Negara Yang Wajib Melaporkan Gratifikasi yaitu:
Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, Bab II pasal 2, meliputi :
  • Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara.
  • Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara
  • Menteri
  • Gubernur
  • Hakim
Pejabat Negara Lainnya :
  • Duta Besar
  • Wakil Gubernur
  • Bupati / Walikota dan Wakilnya
  • Pejabat lainnya yang memiliki fungsi strategis :
  • Komisaris, Direksi, dan Pejabat Struktural pada BUMN dan BUMD
  • Pimpinan Bank Indonesia.
  • Pimpinan Perguruan Tinggi.
  • Pimpinan Eselon Satu dan Pejabat lainnya yang disamakan pada lingkungan Sipil dan Militer.
  • Jaksa
  • Penyidik.
  • Panitera Pengadilan.
  • Pimpinan Proyek atau Bendaharawan Proyek.
  • Pegawai Negeri
Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan No. 20 tahun 2001 meliputi :
  • Pegawai pada : MA, MK
  • Pegawai pada L Kementrian/Departemen &LPND
  • Pegawai pada Kejagung
  • Pegawai pada Bank Indonesia
  • Pimpinan dan Pegawai pada Sekretariat MPR/DPR/DPD/DPRD Propinsi/Dati II
  • Pegawai pada Perguruan Tinggi
  • Pegawai pada Komisi atau Badan yang dibentuk berdasarkan UU, Keppres maupun PP
  • Pimpinan dan pegawai pada Sekr. Presiden, Sekr. Wk. Presiden, Sekkab dan Sekmil
  • Pegawai pada BUMN dan BUMD
  • Pegawai pada Badan Peradilan
  • Anggota TNI dan POLRI serta Pegawai Sipil dilingkungan TNI dan POLRI
  • Pimpinan dan Pegawai dilingkungan Pemda Dati I dan Dati II

KONTAK LAYANAN PELAPORAN GRATIFIKASI
Komisi Pemberantasan Korupsi  
Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-1
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8440
Email: pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id

Sumber: http://www.kpk.go.id

Minggu, 02 Maret 2014

Rhoma Irama


 Raja Yang Akan Jadi Presiden

Sabtu, 15 Februari 2014

PEMEROLEHAN BAHASA



Pemerolehan bahasa pertama

Pemerolehan bahasa merupakan istilah yang paling umum digunakan untuk mendeskripsikan proses dimana anak-anak menjadi penutur penutur bahasa atau pengguna bahasa bahasa aslinya.

Ada dua terori dalam pemerolehan bahasa:
  1. Teori aliran behaviorisme: pemerolehan bahasa anak melalui penambahan sedoikit demi sedikit bersifat linier
  2. Teori aliran rasionalisme: perkembangan bahasa bahasa anak itu mengikuti suatu perkembangan tertentu, setiap pola perkembangan bahasa mempunyai tata bahasa sendiri yang mungkin tidak sesuai dengan sebenarnya.
Adapun tingkat pemerolehan bahasa dibagi atas:
  1. Tingkat membabel (0;0 – 1;0)
  2. Masa holofrasa (1;0 – 2;0)
  3. Masa ucapan dua kata (2;0 – 2;6)
  4. Masa permulaan tata bahasa (2;6 – 3;0)
  5. Masa menjelang tata bahasa dewasa ( 3;0 – 4;0)
  6. Masa kecakapan penuh (4;0 – 5;0)

Tingkat Membabel

Membabel berasal dari kata babling artinya menggagah/berleter, membabel dibagi atas:
  • Cooing/mendekut: 0;0 – 0;6 anak membunyikan bunyi – bunyi bahasa sedunia, tapi karena tidak mendengar bahasa lain selain bahasa ibunya, akhirnya sang anak hanya membunyikan bahasa ibunya.
  • Babling: 0;6 – 1;0 saat ini anak mengarah mengucapkan suku kata KV
Hal yang menarik dari masa ini adalahanak yang tulipun ikut membunyikan bahasa seluruh dunia itu, namun setelah masuk 1;0 anak tuli tadi berangsur – angsur akan berhenti bersuara.

Masa Holofrasa

Masa holofrasa berlangsung antara umur 1;0 – 2;0 anak – anak mengucapkan satu kata dengan maksud sebenarnya mengucapkan sebuah kalimat.
Misalnya [cucu]: saya ingin minum susu
Adakalanya anak mengucapkan sesuatu yang tidak ada maknanya.

Masa Ucapan Dua Kata

Dimasa ini (2:0 – 2;6) anak sudah mengucapkan dua kata, awalnya gabungan dari 2 holofrasa [ma] dan [cucu] arinya: Mama sedang membuatkan susu untuk saya
Setelah itu baru mengucapkan dua kata sebenarnya : [ju di?] Untuk “itu baju kepunyaan adik”

Masa Permulaan Tata Bahasa.

Rentang usia (2;6 – 3;0) inilah anak mulai menggunakan bentuk bahasa yang lebih rumit, kalimat yang diuvapkan umumnya kalimat yang berisi kata inti atau kata tugas saja Hal itu layaknya seorang dewas a membuat kalimat telegram, contoh [ma gi car] artinya mama pergi kepasar, kata tugfas “ke” tidak disebutkan jadi seperti membuat kalimat telegram

Menjelang Tata Bahasa Dewasa

Seorang anak sudah mampu menghasilkan kalimat yang rumit, anak telah menggunakan afiks secara lengkap dan juga subjek, predikat, dan objek bahkan keterangan

Masa Kecakapan Penuh

Masa ini anak – anak yang normal berbicara sesuai yang ada dalam B1, mempunyai kemampuan unyuk memahami (represif) dan melahirkan (ekspresif) apa yang disam[aikan orang lain dan apa yang ingin disampaikannya.

Sebagai catatan bahwa pemerolehan bahasa diatas tidak bersifat mutlak, kalau masa ho;ofrasa antara umur 1;0 – 2;0 tidak semua anak persis mengalaminya. Lebih cepat ataupun lebih lambat dalam jangka watu enam bulan masih dianggap normal. Konon masa holofrasa Einstein usia 3;0, hal ini membuktikan tidak ada hubungan antara pemerolehan bahasa dan kecerdasan anak.

Pemerolehan Bahasa Kedua

Pemerolehan bahasa kedua sama pentingnya dengan pemerolehan bahasa pertama. Bahasa pertama yang telah dikuasai oleh seseorang dalam perkembangan selanjutnya tentulah terjadi penambahan kosa kata atau pemerkayaan kemampuan bahasa sehingga seseorang dalam perkembangan bahasanya menguasai bahasa lainnya, maksudnya selain bahasa pertama.

Untuk dapat menggunakan dua bahasa seseorang harus menguasai kedua bahasa tersebut. Pertama bahasa ibunya sendiri atau bahasa pertamanya (B1) dan yang kedua adalah bahasa lain yang menjadi bahasa keduanya (B2)

Orang yang menggunakan kedua bahasa disebut orang yang bilingual (dwibahasawan) sedangkan kemampuan untuk menggunakan kedua bahasa disebut bilingualitas (kedwibahasawan), selain istilah bilingualisme dengan segala penjabarannya ada juga istilah multilingualisme (keanekabahasaan)

Beberapa jenis pembagian kedwibahasaan berdasarkan tipologi kedwibahasaan, yaitu:

1. Kedwibahasaan Majemuk (compound bilingualism)

Kedwibahasaan yang menunjukan bahwa kemampuan berbahasa salah satu bahasa lebih baik daripada kemampuan berbahasa yang lain

2. Kedwibahasaan Koordinatif / sejajar

Kedwibahasaan yang menunjukan bahwa pemakaian dua bahasa sama – sma baik oleh seorang individu.

3. Kedwibahasaan Sub – ordinatif (kompleks).

Kedwibahasaan yang menunjukan bahwa seorang individu pada saat memakai B1 sering memasukan B2 atau sebaliknya.


luvne.com template blogger cicicookies.com mbepp.com kumpulanrumusnya.com.com tipscantiknya.com resep bolu kukus