HENTIKAN IMUNISASI

Stop Kill Indonesian's Kids with Vaccine

GUNUNG KAPUR MELEDAK

Prediksi 7 s.d 10 Juli 2016

13 Permintaan Anak

Permintaan Yang Tak Pernah Diucapkan

Ice Cube

Convert Into Muslim

Minggu, 09 Maret 2014

PIDANA UNTUK KORUPTOR

Berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut.


Terhadap Orang yang melakukan Tindak Pidana Korupsi

Pidana Mati
Dapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

Sabtu, 08 Maret 2014

ADA KORUPSI LAPORKAN!




Apabila anda sudah mengetahui dan mengerti tentang korupsi, kemana dan bagaimana anda melapor apabila ada koruptor disekitar anda? kalo belum tahu baca disini
Untuk lebih mengefektifkan dan mengefisienkan pengaduan laporan anda, yang perlu diperhatikan ketika melaporkan sebuah kasus korupsi adalah:
  1. Uraikan kejadiannya. Uraikan sedetail mungkin kejadian yang anda curigai sebagai perbuatan korupsi, sebaiknya uraian tersebut dibatasi pada hal – hal yang bersifat fakta dan kejadian nyata, hindari hal – hal yang berdasarkan perasaan kebencian, permusuhan atau fitnah, usahakan keseluruhan uraian dapat menggambarkan SIABIDIBA (Siapa, apa, bilamana, dimana, bagaimana) dari kejadian yang dilaporkan.
  2. Pilih pasal – pasal yang sesuai, kira-kira pasal – pasal mana yang sesuai dengan kejadian tersebut (bisa lebih dari satu pasal)
  3. Penuhi unsur – unsur tindak pidana,  lihat unsur – unsur tindak pidana di dalam pasal yang sesuai, kemudian pastikan bahwa informasi dalam uraian  yang anda buat dapatmemenuhi unsur – unsur dalam pasal tersebut, semaksimal mungkin dapatkan informasi mengenai unsur yang ada, apabila ada unsur yang tidakdapat anda lengkapi uraiannya, maka jelaskan bahwa unsur tersebut belum dapat dilengkapi
  4. Sertakan bukti awal bila ada, apabila ada copy dokumen atau barang lain yang memperkuat uraian kejadian di atas agar disertakan dalam pengaduan /laporan ke KPK
  5. Sertakan identitas anda, bila tidak keberatan. Akan sangat baik apabila anda menyertakan identitas dan alamat atau nomor telepon anda, sehingga buila KPK masih memerlukan keterangan tambahan maka anada mudah dihubungi oleh KPK
  6. Kirimkan ke KPK, apabila urutan 1 s.d. 5 telah anda lakukan maka laporan /  pengaduan anda siap disampaikan ke KPK.
Fokuskan pengaduan / laporan anda pada korupsi kelas kakap (big fish) bukan yang kelas teri. 


Pengertian kelas kakap adalah
  • Melibatkan level tinggi atau yang memiliki pengaruh besar
  • Terkait dengan aspek yang strategis / menyangkut hajat hidup orang banyak, atau
  • Menyangkut nilai uang besar


PENGADUAN DAPAT DISAMPAIKAN MELALUI
Surat : Kotak Pos 575, Jakarta 10120
Email : pengaduan@kpk.go.id
Telp   : (021) 2350 8389
fax     : (021)3522623
SMS : 0811 959 575 (0811 959 KPK), 0855 8 575 (0855 8 KPK)


lalu bagaimana dengan penjahat kerah putih yang suka menyelewengkan dana BOS di sekolah-sekolah ya....

KORUPSI



Korupsi itu apa?

Menurut perspektif hukum korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU No.31 tahun 1999 jo.UU No.20 tahun 2001, berdasarkan pasal – pasal tersebut, korupsi dirumuskan dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal- pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi.

Ketiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokan sebagai berikut:
  1. Kerugian uang negara
  2. Suap – menyuap
  3. Penggelapan dalam jabatan
  4. Pemerasan
  5. Perbuatan curang
  6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
  7. Gratifikasi
Selain bentuk/jenis yang sudah dijelaskan diatas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang dalam UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah:
  1. Merintangi proses pemeriksaan korupsi
  2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar
  3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
  4. Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu
  5. Orang yang memegang rahasia jabatan dengan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu
  6. Saksi yang membuka identitas pelapor

APA SIH GRATIFIKASI??

Pengertian Gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001


Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
Pengecualian:
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 12 C ayat (1) :
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


Peraturan yang Mengatur Gratifikasi
Pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi
Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,

Pasal 12C ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK


Penjelasan Aturan Hukum
Pasal 12 UU No. 20/2001:
  • Didenda dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar: 
  • Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
  • Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima bayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
Sanksi
Pasal 12B ayat (2) UU no. 31/1999 jo UU No. 20/2001
Pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.


WAJIB LAPOR
Penyelenggara Negara Yang Wajib Melaporkan Gratifikasi yaitu:
Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, Bab II pasal 2, meliputi :
  • Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara.
  • Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara
  • Menteri
  • Gubernur
  • Hakim
Pejabat Negara Lainnya :
  • Duta Besar
  • Wakil Gubernur
  • Bupati / Walikota dan Wakilnya
  • Pejabat lainnya yang memiliki fungsi strategis :
  • Komisaris, Direksi, dan Pejabat Struktural pada BUMN dan BUMD
  • Pimpinan Bank Indonesia.
  • Pimpinan Perguruan Tinggi.
  • Pimpinan Eselon Satu dan Pejabat lainnya yang disamakan pada lingkungan Sipil dan Militer.
  • Jaksa
  • Penyidik.
  • Panitera Pengadilan.
  • Pimpinan Proyek atau Bendaharawan Proyek.
  • Pegawai Negeri
Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan No. 20 tahun 2001 meliputi :
  • Pegawai pada : MA, MK
  • Pegawai pada L Kementrian/Departemen &LPND
  • Pegawai pada Kejagung
  • Pegawai pada Bank Indonesia
  • Pimpinan dan Pegawai pada Sekretariat MPR/DPR/DPD/DPRD Propinsi/Dati II
  • Pegawai pada Perguruan Tinggi
  • Pegawai pada Komisi atau Badan yang dibentuk berdasarkan UU, Keppres maupun PP
  • Pimpinan dan pegawai pada Sekr. Presiden, Sekr. Wk. Presiden, Sekkab dan Sekmil
  • Pegawai pada BUMN dan BUMD
  • Pegawai pada Badan Peradilan
  • Anggota TNI dan POLRI serta Pegawai Sipil dilingkungan TNI dan POLRI
  • Pimpinan dan Pegawai dilingkungan Pemda Dati I dan Dati II

KONTAK LAYANAN PELAPORAN GRATIFIKASI
Komisi Pemberantasan Korupsi  
Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-1
Jakarta Selatan 12920
Telp: (021) 2557 8440
Email: pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id

Sumber: http://www.kpk.go.id

Minggu, 02 Maret 2014

Rhoma Irama


 Raja Yang Akan Jadi Presiden

luvne.com template blogger cicicookies.com mbepp.com kumpulanrumusnya.com.com tipscantiknya.com resep bolu kukus